Pemprov Kalteng Kembali Raih OPINI WTP dari BPK RI - Media Benang Merah

Breaking

Tuesday, May 15, 2018

Pemprov Kalteng Kembali Raih OPINI WTP dari BPK RI


Palangka Raya(KALTENG).BM- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Penilaian Opini WTP ini diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. Opini WTP tahun 2017 ini merupakan WTP Ke-4 berturut-turut sejak tahun 2014 yang diraih pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori santosa menjelaskan, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 sesuai Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2016. Pemeriksaan itu bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.

“BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017”, kata Dori Santosa ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2017 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Senin (14/05).

Dori Santosa mengatakan, penyusunan laporan keuangan Pemprov Kalteng 2017 telah sesuai standart akuntansi pemerintah berbasis akrual dan laporan juga telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat  ketidak patuhan. Menurut Dori Santosa pencapaian Opini WTP ke-4 kalinya bagi Kalimantan Tengah secara berturut-turut sejak tahun 2014 itu menunjukkan komitmen Pemprov Kalteng dan SOPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. “Tentu tidak lepas dari sinerjitas dan efektifitas terhadap seluruh pemangku kepentingan serta DPRD dengan fungsi pengawasannya”, jelas Dori santosa.

Meskipun Pemprov Kalteng mendapat Opini WTP, bukan berarti tidak mendapat koreksi dan rekomendasi BPK RI untuk segera ditindaklanjuti. “BPK RI masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemprov Kalteng, antara lain masih adanya temuan dalam sistem pengendalian interen seperti pengelolaan pajak kendaraan bermotor belum memadai serta aset tetap terkait pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kehutanan, kelautan dan ESDM”, ungkap Doris Santosa.

Pihak BPK RI meminta pemerintah provinsi Kalimantan Tengah segera menindak lanjuti beberapa temuan tersebut khususnya terkait pengelolaan asset tetap. “Jika tidak ditindak lanjuti maka tidak menutup kemungkinan bisa mempengaruhi opini di masa mendatang karena nilainya akan melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan” tegas Dori Santosa.

Sehubungan dengan beberapa temuan BPK RI tersebut, gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran menegaskan akan menindak lanjutinya.”Ada beberapa rekomendasi dari BPK RI. Kami pasti tindak lanjuti. Aset bergerak dan tidak bergerak akan kita amankan, termasuk ASN yang tidak menjabat lagi agar mengembalikan asset yang bergerak atau tidak bergerak”, tegas Sugianto Sabran.

Sugianto Sabran mengatakan opini yang sudah didapat terus itu harus dipertahankan. Dengan WTP ini harus meningkatkan kinerja jajaran Pemprov Kalteng, sebab tujuan utamanya adalah kemajuan Kalteng untuk kesejahteraan masyarakat.



# Gan | Humas Kalteng.
PT. Benang Merah Persada Mengucapkan: Selamat datang di www.mediabenangmerah.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Syafrizal Gan