Tjahjo Kumolo Berharap Proses Hukum atas Calon Kepala Daerah 'Tersangka' Bisa Dipercepat - Media Benang Merah

Breaking

Jumat, 06 Juli 2018

Tjahjo Kumolo Berharap Proses Hukum atas Calon Kepala Daerah 'Tersangka' Bisa Dipercepat


JAKARTA.BM- Di komplek parlemen di Jakarta, sebelum menghadiri rapat konsultasi dengan DPR dan penyelenggara pemilu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat ditanyai oleh para wartawan tentang calon kepala daerah ' tersangka' yang menang dalam pemilihan kepala daerah. Menurut Tjahjo, pihaknya tetap berpegang pada aturan. Selama belum ada kekuatan hukum tetap terhadap para calon kepala daerah yang kini berstatus tersangka, mereka akan tetap dilantik.

" Zaman saya sebelum menjadi Mendagri, ada yang melantiknya di LP, itu terjadi di Lampung.  Pemenang Pilkada di Minahasa juga dulu tetap dilantik walau sudah ditahan. Sekarang, ada lagi, di Tulungagung dan Maluku Utara," ujarnya.

Terkait masalah itu, Tjahjo mengaku telah bertemu dengan Wakil Ketua KPK. Ia telah meminta kepada pimpinan komisi anti rasuah, kalau bisa proses hukum terhadap para calon kepala daerah yang terkena kasus dipercepat. Karena masih ada waktu dua bulan sebelum pelantikan. Tapi ia tegaskan, ini hanya saran saja untuk KPK. Bukan untuk mengintervensi.

"  Saya sudah ketamu dengan Wakil Ketua KPK, ini kan masih ada waktu 2 bulan, ya memungkinkan enggak ini proses hukumnya dipercepat. Ini bukan intervensi pemerintah. Karena  asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan. Harapan saya jangan sampau nanti karena UU saya harus mengeluarkakn surat keputusan dan melantik bupati itu mohon maaf mungkin di LP, kan enggak enak. Masih ada waktu 2-3 bulan kalau memang bisa," tuturnya.

Intinya, lanjut  sepanjang belum ada keputusan hukum tetap,  apakah di tingkat pertama atau  banding dan kasasi, yang bersangkutan harus dilantik, sampai nanti ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.  Jadi selama itu belum ada, pelantikan harus dilakukan. Sebab aturannya menyatakan seperti itu. Baru kalau sudah ada keputusan hukum tetap, maka wakilnya yang akan naik.

" Wakilnya naik. Ini UU hanya saya secara etika masa mengulang kembali zaman dulu melatik di tahanan kan gaenak. Ini UU,  bukan kemauan saya," ujarnya.



# Gan | Humas Kemendagri
PT. Benang Merah Persada Mengucapkan: Selamat datang di www.mediabenangmerah.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred: Syafrizal Gan