JAKARTA.MBM– Guna mendukung sistem perencanaan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Sosialisasi Aplikasi E-Monev Ditjen Bina Adwil di Hotel Orchardz Industri, Jakarta, Jumat (10/3/2023).
Dalam laporannya, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Adwil Mirwan Syarif mengatakan, aplikasi E-Monev bertujuan untuk mengubah tata kelola seluruh layanan perencanaan yang sebelumnya manual menjadi terotomasi. “Hal ini juga menjadi upaya dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Bina Adwil melalui fitur E-Ticketing dalam pelaksanaan revisi anggaran,” ujarnya.
Pihaknya menargetkan, sistem E-Monev dapat digunakan secara optimal oleh seluruh unit kerja di lingkup Ditjen Bina Adwil dan pelaksana kegiatan dekonsentrasi di daerah.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Adwil Indra Gunawan mengatakan, pengembangan dan integrasi E-Monev terus dilakukan untuk menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan secara berkelanjutan.
Dia mengatakan, melalui sosialisasi pengembangan dan integrasi E-Monev, nantinya menjadi protokol single database dan single entry yang bermanfaat untuk kegiatan revisi anggaran, menampilkan capaian realisasi anggaran, dan ketercapaian output kinerja.
“Dengan adanya E-Monev ini, diharapkan dapat direalisasikan menjadi aplikasi yang andal dan menjadi siklus umpan balik pada tahap perencanaan yang pada akhirnya akan dievaluasi pertanggungjawaban administrasinya oleh BPK yang efektif dan efisien,” terang Indra.
Dalam rapat tersebut juga diserahkan user id E-monev secara simbolik kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkup Ditjen Bina Adwil. “Dalam kegiatan rapat ini, saya harap peserta dapat mengoptimalisasi ide-ide konstruktif dalam pemanfaatan dan pengembangan aplikasi E-Monev Ditjen Bina Adwil," pungkasnya.
Baca Juga
#Gan | Rel
Media online www.mediabenangmerah.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar